Selasa, 9 Februari 2010 | Oleh: ery (DSP) | 657 x dibaca

"Pengarahan Dirjen PBN pada Rapim Regional dan Sosialisasi PMK No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas"

Mataram dan Surabaya, perbendaharaan.go.id - Pernyataan tersebut dikeluarkan Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo kala memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Regional dan Sosialisasi PMK No.192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas di Mataram (5/2) dan Surabaya (7/2).

Pada acara yang dihadiri Sekretaris DJPBN, K.A. Badaruddin, Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN), Tata Suntara; Kepala Kanwil DJPBN Mataram, A.R. Ritonga; Kupang, Pardiharto dan Denpasar, Ni Luh Putu Kumalawati tersebut, Dirjen PBN melihat tampilan profil seluruh KPPN di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menjelaskan usaha-usaha mereka dalam perbaikan pelayanan, pelaksanaan SOP KPPN Percontohan, hingga kondisi bangunan kantor dan foto seluruh pegawai.

"Terus terang saya terharu bahkan speechless melihat profil kantor-kantor kita di daerah. Seperti halnya di NTB dan NTT ini, sebenarnya semangat perubahan yang ditunjukkan pada KPPN-KPPN yang ada sudah begitu tingginya. Tetapi sayang belum didukung oleh sarana yang memadai," ujar beliau. "Saya akan mendiskusikan hal ini dengan Sekretaris (Ditjen PBN, red) untuk membantu percepatan perubahan pelayanan di daerah," tambah beliau.

Memang terlihat dalam presentasi masing-masing kanwil pada saat Rapim Regional di Mataram, bahwa tampilan bangunan kantor dan perabotannya terlihat masih merupakan peninggalan pembukaan kantor pertama kali. Hal ini pun berlaku dengan mobil dinas kepala kantor. Beberapa kantor yang disoroti mengenai kondisi ini oleh Dirjen PBN adalah Atambua, Larantuka, Ende, Waingapu dan Bima.
 
Tetapi ada hal lain yang tidak membedakan kantor-kantor ini dengan kantor KPPN lain yang lebih baik kondisinya, yaitu semangat untuk menunjukkan perubahan sesuai arahan Dirjen selama ini. Slogan, pernyataan dan himbauan di beberapa sudut ruang front office kantor terlihat semarak menunjukkan perubahan organisasi dan bentuk perlawanan kita terhadap korupsi dan gratifikasi. Hal ini yang membuat Herry Purnomo terharu dan sekaligus bangga.

Dalam pengarahannya baik di Mataram dan Surabaya, ada beberapa poin penting yang beliau sampaikan, yaitu mengenai hasil survey kepuasan Depkeu 2009, perwujudan layanan unggulan kanwil, percepatan realisasi anggaran, pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) oleh kepala kantor dalam pelaksanaan tugas pengawasan (monitoring) terhadap fungsi pelayanan, peningkatan inovasi berbasis IT untuk memudahkan pelayanan, penggunaan single database dan proses rekonsiliasi data untuk laporan Arus Kas (LAK) terkait dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan optimalisasi front office untuk memeriksa penggunaan akun.

"Saya memberikan apresiasi atas kerja keras semua jajaran DJPBN yang telah membuat kita tetap teratas dalam survey kepuasan pelanggan Depkeu tahun 2009," ujar Dirjen PBN. Kemudian beliau menambahkan, "Tapi diharapkan kita tidak menunjukkan rasa puas terlebih dahulu karena ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki, seperti kurangnya pengetahuan yang merata dari para petugas front office dan kurang maksimalnya penggunaan sarana pendukung pelayanan."

Dalam perwujudan layanan unggulan kanwil, beliau juga meminta para Kepala Kanwil untuk dapat mewujudkan permintaan Menteri Keuangan untuk dapat menerapkan pola layanan unggulan pada 30 kanwil DJPBN tahun 2010 bukan hanya 11 seperti yang direncanakan sebelumnya. Perubahan pola layanan ini diharapkan tetap mengutamakan pada perubahan mindset tidak hanya pada perubahan fisik saja.

Herry Purnomo, dalam poin percepatan realisasi anggaran, menghimbau agar kanwil dan KPPN dapat berperan aktif untuk meminta seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempercepat realisasi anggarannya. "Seharusnya kita dapat meminta satker untuk mulai melakukan realisasi belanja barang/modal pada triwulan pertama 2010," tegas beliau. "Tidak hanya mereka (satker, red) yang harus memastikan untuk tidak menumpuk pekerjaan fisik pada akhir tahun, tetapi kita secara internal juga harus memberikan contoh untuk menunda-nunda pengadaan barang dan melakukannya secara transparan."

Pada kesempatan ini juga, Dirjen PBN mengkritik Kepala Kanwil dan KPPN yang tidak memanfaatkan secara optimal alat monitoring dan validasi kas posisi yang ada di intranet. "Sudah seharusnya para kepala kantor mengoptimalkan alat pengawasan yang sudah tersedia, memeriksa validitas data dan memperbaiki apabila data rusak atau belum valid," tegas beliau.

Terkait dengan peningkatan inovasi pelayanan berbasis IT, Herry Purnomo meminta agar para kepala kantor dapat meningkatkan inovasi di kantornya masing-masing. Beliau mengambil beberapa contoh seperti rekonsiliasi dan revisi melalui email, penggunaan SMS Center untuk memberikan pelayanan pemeriksaan pagu untuk satker dan website untuk sharing informasi mengenai percepatan perubahan pelayanan. "Tetapi semua itu harus dijaga keajegannya, untuk website misalnya, harus ada pengelola dan kontributor yang jelas serta pengawasan dari kepala kantor," tegas beliau.

Acara Rapim Regional di Surabaya dihadiri oleh Sekretaris DJPBN, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda dan Kepala KPPN, Kepala Bidang Kanwil dan beberapa Kepala Seksi di masing-masing kantor tersebut.

Oleh: Tonny - Bagian Pengembangan Pegawai

kirim ke teman | versi cetak